Tim Kejati Kalbar Akan Turun Kelapangan Cek Proyek Abrasi Pantai Paloh

  • Whatsapp
Proyek Abrasi Pantai di Kecamatan Paloh, Sambas/ Netnews.id/ Foto/ Istimewa

Reni
Netnews.id, PONTIANAK – Proyek pengaman pantai di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat oleh Ketua PW Bain HAM RI (Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Syafriudin dilaporkan ke Kejati Kalbar pada tanggal 1 Februari 2021.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi mengatakan bahwa saat ini Tim Kejati Kalbar sedang membuat telaahan dan akan turun kelapangan untuk mengecek kebenarannya.

Bacaan Lainnya

“Saat ini tim lagi buat telaahan dan akan turun kelapangan untuk mengecek kebenaran laporan tersebut,” ujar Masyhudi Selasa (20/04/2021).

Sebelumnya diberitakan bahwa proyek pengaman pantai di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat belum seumur jagung selesai dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan.

Kerusakan tersebut terlihat dibagian sayap abrasi yang ambrol dan pecah.

Dari informasi yang dihimpun oleh media ini bahwa proyek pengaman pantai itu menggunakan dana APBN sebesar Rp. 3,9 Milyar dan dikerjakan oleh CV. CGV dan dikelola oleh BWS 1 Provinsi Kalimantan Barat.

Kerusakan proyek inipun oleh Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia telah diadukan ke Kejati Kalbar.

Dewan Pimpinan Wilayah Bain HAM RI Kalimantan Barat, Syafriudin menyebut bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat ke Kejati Kalbar terkait pembangunan proyek pengamanan pantai di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang mengalami kerusakan dan belum lama selesai dikerjakan.

“Surat tersebut saya sampaikan ke Kejati Kalbar pada tanggal 1 Februari 2021. Isi suratnya tentang pengaduan proyek pengaman pantai yang baru selesai dikerjakan tapi sudah rusak,” ujar Syafriudin Minggu, 14 Februari 2021.

Syafriudin mengatakan bahwa pembangunan pengaman pantai Kabupaten Sambas tersebut nilai dananya Rp. 3,9 Milyar dan di kerjakan oleh CV. CGV yang sumber dananya dari APBN dan anggaran di kelola oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Tahun anggaran 2020.

“Saya minta Kejati Kalbar agar segera turun kelapangan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut. Dan apabila nanti terbukti ada kesalahan agar diproses secara hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satker BWS 1 Kalimantan Barat, Darwadi mengatakan bahwa kalau proyek yang terjadi rusak itu sudah dilakukan perbaiki dan kerusakan itupun disebabkan oleh faktor alam yang ekstrim. Perbaikan sudah selesai bahkan sudah ditambah penahan rayapan gelombang baru serta dipasang jogging track.

“Pengaman pantai yang rusak sudah dilakukan perbaikan dan kami juga sudah menambahkan sayap ahar lebih bagus,” pungkas Darwadi.(*)

Editor : Barlian

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *